Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian sekretariat negara. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 3867. Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan.
Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 direktorat. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 3955 diubah sebagai berikut. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2000 tentang hak keuanganadministratif jaksa.
Peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2000 tentang hak keuanganadministratif jaksa agung. Uu no 25 th 2000 ttg program pembangunan nasional compiled by. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi.
Direktorat jenderal perimbangan keuangan pp nomor 25. Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenkota. Peraturan pemerintah pp ini mulai berlaku pada tanggal 18 april 2011. Peraturan pemerintah pp tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 2000 nomor. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1994 tentang pajak penghasilan atas hadiah undian lembaran negara republik indonesia tahun 1994 nomor 71, tambahan lembaran negara nomor 3575 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang.
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 6 peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2001. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 51. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Permenpan nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah.
Peraturan pemerintah ini dan pembayarannya dilakukan setelah peraturan pemerintah ini berlaku, berlaku ketentuan peraturan pemerintah nomor 149 tahun 2000 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Peraturan pemerintah pp tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional indonesia. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 198, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4019. Pp nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom view pp no. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan. Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2000 tentang kewenangan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, perlu menetapkan.
Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah. Dengan berlakunya peraturan pemerintah ini, maka peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1994 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil dan peraturan perundangundangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi. Undangundang republik indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi presiden republik indonesia, menimbang. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 16 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2005 lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 155. Permenpan nomor 25 tahun 2016 tentang nomenklatur jabatan. Peraturan pemerintah pp tentang kewenangan pemerintah dan. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Baca selengkapnya di peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan. Kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai otonom oleh. Karantina hewan presiden republik indonesia, menimbang.
Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuanganadministrasi kepala daerahwakil kepala daerah dan bekas. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran nomor 3952. Pasal 1 program pembangunan nasional propenas tahun 2000 2004 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Pedoman organisasi perangkat daerah presiden republik indonesia, menimbang. Pp nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan. Peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah lembaran negara tahun 2000 nomor 165. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 pusat data. Pp nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah.
Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggitinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 150. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 42 tahun 1995 tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah. Pasal 35 peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonomi lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Direktorat jenderal perimbangan keuangan pp nomor 23 tahun. Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 70, tambahan lembaran negara nomor 3848. Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang tatacara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan negara lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 129, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3866.
Pp nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Pasal i beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 3955 diubah. Peraturan pemerintah pp tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan 28 agustus 2004 berlaku 28 agustus 2004 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54. Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan, telah ditetapkan tarif pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima badan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebesar 6% enam persen dan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat 5 undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Undangundang republik indonesia nomor 25 tahun 2000. Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan. Peraturan ortax your center of excellence in taxation.
412 1462 527 549 1367 680 1195 846 1026 709 1090 1226 530 139 1206 1403 1390 1368 175 1654 136 175 503 143 228 997 137 663 738 989 995 241 1185 906